REKAMJEJAKPOST.COM PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau meminta pemerintah menunda penerapan aplikasi XStar untuk wilayah pesisir. Permintaan ini menyusul banyaknya keluhan dari nelayan yang kesulitan mengakses layanan tersebut untuk memperoleh rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Dharma Taufik, mengatakan kebijakan dari BPH Migas terkait penggunaan aplikasi XStar mulai berlaku sejak 1 April. Namun di lapangan, banyak nelayan, khususnya di Indragiri Hilir, tidak mampu mengakses aplikasi tersebut.
“Kebijakan BPH Migas terkait aplikasi XStar sudah berlaku. Persoalannya, para nelayan dan pengguna speedboat tidak bisa mengakses aplikasi itu, sehingga mereka tidak bisa melaut meskipun ketersediaan solar sebenarnya cukup,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Ia menilai kondisi ini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sektor perikanan dan transportasi laut.
Politisi dari daerah pemilihan Inhil tersebut meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna memperkuat sosialisasi penggunaan aplikasi XStar. Selain itu, ia juga mendorong agar penerapan kebijakan tersebut ditunda, khususnya di wilayah pesisir.
“Untuk penggunaan XStar ini kami minta bisa diundur dulu, terutama di Inhil dan wilayah pesisir lainnya di Riau,” tegasnya.
Andi mengungkapkan, tidak hanya nelayan yang terdampak, tetapi juga para pengguna pompong kecil yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi laut masyarakat.
Menurutnya, sedikitnya 15.000 nelayan dan pengguna armada laut di Inhil yang tersebar di 20 kecamatan merasakan dampak dari kebijakan ini. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di daerah pesisir lainnya seperti Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti.
“Kalau kendaraan darat seperti motor mudah karena ada BPKB. Tapi untuk nelayan dan pompong, proses administrasinya lebih sulit. Jadi kami harap kebijakan ini bisa ditunda dulu,” pungkasnya.
Aplikasi XStar merupakan inovasi dari BPH Migas yang dirancang untuk meningkatkan ketepatan distribusi BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite bagi sektor perikanan, pertanian, dan UMKM.
Sistem ini mengandalkan integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), penggunaan kode QR, serta perhitungan otomatis untuk menentukan kuota BBM yang berhak diterima oleh pengguna.
Dalam penerapannya, XStar menawarkan sejumlah fitur yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi layanan.
