REKAMJEJAKPOST.COM JAKARTA – Studi terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) gagal menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai memiliki segudang masalah, terutama terkait ketepatan sasaran distribusi dan tata kelola anggaran bernilai ratusan triliun rupiah.
Peneliti Celios, Isnawati Hidayah, menyoroti ketimpangan distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama sekali tidak selaras dengan peta kemiskinan di berbagai daerah.
“Daerah dengan persentase penduduk miskin yang tinggi, jumlah dapur MBG semakin sedikit,” ujar Isnawati mengutip memo lembaga tersebut, Rabu (15/4/2026).
Kondisi memprihatinkan serupa juga terjadi di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Wilayah dengan tingkat kerentanan gizi paling tinggi tersebut justru luput dari prioritas utama implementasi program pemerintah pusat.
Distribusi yang tidak berbasis kebutuhan ini memicu keraguan publik terhadap efektivitas MBG yang menelan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga Rp335 triliun. Terlebih, pelaksanaan program terkesan dipaksakan tanpa ada penyesuaian berarti di tengah tekanan defisit anggaran, lonjakan inflasi, serta ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino.
Dalam riset sebelumnya pada tahun 2025, Celios bahkan menemukan inclusion error sebesar 34,2 persen. Angka tersebut mengindikasikan bahwa lebih dari sepertiga penerima manfaat sebenarnya bukan berasal dari kelompok rentan yang menjadi target utama.
Isnawati menguraikan, persoalan semakin rumit ketika alokasi anggaran justru dihamburkan untuk kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan pemenuhan gizi. Anggaran negara turut tersedot untuk penyewaan jasa event organizer, pengadaan gawai atau tablet, hingga berbagai bentuk merchandise.
“Alih-alih memperbaiki gizi anak, MBG justru mencerminkan salah sasaran dan kegagalan tata kelola anggaran publik,” tegasnya.
Merespons karut-marut tersebut, Celios mendesak pemerintah segera menghentikan sementara ekspansi pembangunan dapur gizi dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program. Pelaksanaan audit independen terhadap proses distribusi, pengadaan barang dan jasa, serta pencegahan potensi pembengkakan anggaran menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara.
Pemerintah juga didorong untuk mengubah parameter keberhasilan program. Evaluasi harus difokuskan pada capaian berbasis hasil nyata seperti perbaikan status gizi anak dan angka penurunan stunting, bukan sekadar menghitung jumlah bangunan fisik dapur yang didirikan.
