REKAMJEJAKPOST.COM JAKARTA – Pemerintah membuka opsi impor minyak mentah dari berbagai negara, termasuk Rusia, sebagai langkah strategis mengamankan pasokan energi nasional. Kebijakan ini dinilai lebih menguntungkan bagi Indonesia, terutama dari sisi harga yang lebih kompetitif dan efisiensi biaya transportasi.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ketegangan di Timur Tengah memaksa Indonesia untuk mencari alternatif sumber energi yang paling rasional. Menurutnya, ketersediaan stok dan harga yang bersaing menjadi prioritas utama saat ini.
“Kenapa tidak? Dari Rusia, Amerika saja sekarang sudah membuka untuk Rusia,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/13/2026).
Pengamat energi, Tumbur Parlindungan, menilai langkah ini sangat positif karena jarak tempuh dari Rusia ke Asia jauh lebih dekat dibandingkan pengiriman dari Amerika Serikat. Selisih jarak ini secara otomatis akan memangkas biaya logistik secara signifikan.
“Plusnya mungkin harga lebih murah dibandingkan dari Amerika Serikat dan transportasi mungkin lebih dekat ke Asia,” kata Tumbur, Kamis (19/3/2026).
Meskipun terdapat perbedaan jenis minyak mentah (crude), Tumbur menjelaskan bahwa hal tersebut dapat diatasi dengan teknik pencampuran (blending) agar menghasilkan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kilang di tanah air. Ia juga berpendapat bahwa dibukanya keran impor dari Rusia justru dapat membantu meredam gejolak harga minyak dunia.
Senada dengan itu, pengamat energi, Bisman Bakhtiar, melihat adanya peluang “diskon geopolitik” jika Indonesia berani mengambil pasokan dari Rusia. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap risiko sanksi internasional dan kepatuhan pembiayaan.
“Secara umum, impor dari Rusia akan lebih murah karena bisa ada diskon geopolitik. Jika kita bandingkan dengan dari Amerika Serikat, impor dari Rusia dalam jangka pendek akan lebih menguntungkan secara ekonomi,” urainya.
Sebaliknya, meskipun minyak dari Amerika Serikat menawarkan kepastian hukum dan stabilitas hubungan bilateral, harga yang ditawarkan dipastikan lebih tinggi dengan spesifikasi yang belum tentu cocok dengan karakter seluruh kilang di Indonesia.
Bagi pemerintah, kedaulatan energi saat ini bergantung pada dua hal utama: kepastian barang dan harga yang tidak membebani APBN. “Semua negara ada kemungkinan. Yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana barang ada, yang kedua harganya kompetitif. Itu yang paling penting,” tegas Bahlil.
