REKAMJEJAKPOST.COM JAKARTA – Ribuan nyawa pelajar terus menjadi korban keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Tingginya angka korban ini mendesak Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) agar pemerintah segera mengevaluasi program tersebut secara menyeluruh, alih-alih sekadar membanggakan jumlah penerima manfaat.
Desakan keras ini muncul sesaat setelah 72 siswa di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, kembali bertumbangan akibat keracunan makanan, Jumat (3/4/2026). Insiden memilukan di awal hari masuk sekolah pasca libur Lebaran tersebut menambah kelam rentetan kasus serupa. Sepanjang dua bulan pertama 2026, tercatat sebanyak 4.755 anak mengalami keracunan asupan dari program pemerintah ini.
“Pemerintah abai menganalisis saat ada kasus keracunan MBG, padahal angka keracunan justru menunjukkan masalah yang semakin serius,” jelas Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, Minggu (5/4/2026).
Berdasarkan catatan rinci yang dikumpulkan pihak federasi, jumlah korban pada bulan Februari menembus angka 1.920 orang. Meskipun terlihat turun 32,2 persen dari bulan Januari yang menyentuh 2.835 orang, rata-rata bulanan di tahun ini justru melonjak drastis. Terdapat 2.377,5 korban setiap bulannya yang harus menderita akibat lemahnya sistem keamanan pangan dari program ini.
Angka rata-rata bulanan tersebut naik signifikan sebesar 42,56 persen jika disandingkan dengan tahun sebelumnya. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mendata total 20.012 korban keracunan sepanjang tahun 2025, atau rata-rata 1.667,7 orang per bulan.
“Berarti ada kenaikan signifikan korban keracunan MBG,” urainya merujuk pada rentetan data tersebut.
Kondisi darurat ribuan korban ini menjadi sinyal bahaya akan buruknya pengawasan, kualitas, kebersihan, hingga prosedur distribusi makanan di lapangan. Celah krusial ini membahayakan keselamatan anak-anak sekolah yang seharusnya mendapatkan nutrisi, bukan penyakit.
“Setiap korban adalah bukti bahwa ada celah dalam sistem,” tambah Ketua Umum FSGI, Fahriza Marta Tanjung.
Penurunan persentase kasus dalam beberapa waktu terakhir juga dinilai semu karena adanya jeda libur panjang Ramadan dan Idul Fitri, bukan murni karena perbaikan sistem dari penyelenggara. Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan nyata, ancaman keracunan massal dipastikan akan terus mengintai ribuan siswa lainnya di berbagai daerah.
“Fakta bahwa secara rata-rata kondisi justru memburuk. Jika tidak ada perbaikan menyeluruh, risiko ini bisa terus berulang dan semakin besar,” tegasnya.
