REKAMJEJAKPOST.COM JAKARTA – Pemerintah berencana mendistribusikan jutaan hektare tanah yang telah dikembalikan ke negara kepada keluarga miskin ekstrem agar dapat dikelola secara produktif. Kebijakan ini disebut sebagai langkah baru pemerintah untuk mengubah bantuan sosial menjadi pemberdayaan ekonomi berbasis lahan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, kebijakan tersebut difokuskan bagi masyarakat miskin yang bekerja di sektor pertanian.
“Sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem hidup dari pertanian. Maka tanah negara yang tidak dimanfaatkan itu akan diberikan untuk mereka garap, tanpa biaya apa pun,” ujar Muhaimin usai melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, tanah-tanah tersebut berasal dari lahan yang telah kembali menjadi milik negara akibat penghentian izin usaha, penyitaan aset bermasalah, atau redistribusi lahan tidur. “Jumlahnya jutaan hektare, dan selama ini banyak yang terbengkalai. Padahal bisa menjadi sumber hidup bagi petani miskin,” tegasnya.
Muhaimin menyebut, langkah ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin menekan angka kemiskinan ekstrem melalui pendekatan produktif.
“Presiden sudah menyetujui bukan hanya pembagian lahan, tapi juga program pelatihan kerja untuk kepala keluarga miskin ekstrem. Mereka akan dilatih empat bulan — bisa jadi satpam, tenaga kebersihan, atau petani yang lebih profesional,” jelasnya.
Setelah pelatihan, pemerintah akan menyalurkan para peserta ke perusahaan dan instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Muhaimin menegaskan, program ini tidak sekadar bantuan jangka pendek, melainkan investasi sosial jangka panjang.
“Pendekatan ini bukan belas kasihan, tapi pemberdayaan. Kita ingin keluarga miskin ekstrem punya kemandirian ekonomi, bukan hanya menunggu bantuan,” kata Ketua Umum PKB itu.
Data pemerintah menunjukkan, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih 1,12 persen atau sekitar tiga juta jiwa. Pemerintah menargetkan angka itu bisa ditekan di bawah 1 persen dalam dua tahun ke depan.
Muhaimin juga menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan besar yang berpotensi menambah angka kemiskinan. Ia memastikan pemerintah sedang memperkuat sektor padat karya sebagai penopang ekonomi masyarakat bawah.
“Sektor padat karya harus ditingkatkan, terutama yang bisa menyerap banyak tenaga kerja seperti konstruksi, pertanian, dan industri kecil. Kita juga menjaga agar PHK tidak makin meluas dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha,” ujarnya.
Muhaimin menilai, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada program bantuan sosial, tetapi pada keberanian membuka akses terhadap sumber ekonomi.
“Bantuan boleh saja, tapi kemandirian ekonomi rakyat itu yang utama. Dengan menggarap tanah sendiri, keluarga miskin ekstrem bisa bangkit dari ketergantungan,” tutupnya.
